nusakini.com-Jakarta-Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan pada acara Towhall Meeting DJPB yang diselenggarakan secara teleconference pada Kamis (06/08). 

Sebagai direktorat di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki tugas di bidang pelaksanaan anggaran, Wamenkeu meminta DJPB untuk mendukung upaya percepatan penyerapan anggaran secara tepat dan cepat dengan memperhatikan tata kelola yang baik.  

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

“Pencairan dan pengawasan anggaran di daerah, diskusi terus dengan satker (satuan kerja) yang ada di daerah," katanya. Terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan adanya perubahan pada Postur APBN 2020, Wamenkeu juga meminta kepada DJPB untuk mengerti. 

Progres pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19 dan PEN juga menjadi perhatian Wamenkeu. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektoral pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha namun tidak segera dilakukan penyerapan oleh satker. Hal ini menyebabkan masih rendahnya angka realisasi penyerapan anggaran.  

“Dalam situasi pandemi, anggaran Rp2.739,2 triliun ingin kita realisasikan semuanya, ketika konsumsi sedang turun, investasi sedang turun maka yang bisa menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah," ungkapnya. Dengan harapan belanja pemerintah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi positif. 

Oleh karenanya, Wamenkeu memberikan arahan bagi Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk meningkatkan pelayanan/menghindari penundaan (delay) administrasi, mengintensifkan pembinaan terhadap satker pengelola, proaktif membantu menyelesaikan kendala pelaksanaan anggaran, memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran, memberikan pemahaman urgensi belanja PEN dan menyampaikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.  “Jalankan APBN, kejar pencairan,” pungkasnya.(p/ab)